ILUSTRASI

SEKUPANG (batamcita) -- Kerusakan hutan terjadi di kawasan hutan taman buru yang ada di Rempang, Kecamatan Galang. Dari 16 ribu hektar luas wilayah hutan taman buru, sekitar 70 persennya rusak parah.

Seksi Konsevasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah II Batam, Rinaldo menyatakan, kerusakan hutan taman buru di Rempang ini terjadi akibat pemanfaatan untuk fungsi lain. Seperti untuk lahan komersil perkebunan ataupun lahan pertanian.

Padahal kawasan hutan taman buru ataupun taman wisata yang menjadi tanggung jawab KSDA, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain diluar fungsi pemanfaatan kedua kawasan ini. Kecuali kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.

"Semua kegiatan yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan taman buru di Pulau Rempang adalah ilegal. Jangankan untuk memiliki, memasuki kawasan hutan ini saja tidak diperbolehkan," ujarnya, Kamis (7/4).

Rinaldo mengimbau agar masyarakat tidak menambah persoalan di lahan hutan taman Buru. Seperti membuka lahan-lahan perkebunan baru ataupun aktivitas lainnya, karena kegiatan tersebut ilegal.

Ia menjelaskan, sebagian besar kawasan Barelang merupakan kawasan dengan status hutan. Bukan status quo sebagaimana disampaikan pihak-pihak tertentu selama ini. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Rinaldo, hutan yang ada di Batam yang menjadi kewenangannya adalah hutan untuk taman Buru dan hutan wisata. Hutan wisata yang ada di Batam berlokasi di sekitar kawasan Mukakuning yang juga termasuk dalam kawasan hutan lindung, mulai dari Tembesi, Batuaji, Bukit Mata Kucing, Tiban dan Baloi.

Kawasan ini sudah ditunjuk untuk hutan lindung dan hutan wisata sejak 1986 lalu oleh pemerintah pusat. Dengan luas wilayah sebesar 2.062,65 hektar yang statusnya tidak bisa dialihkan.

Pengelolaan hutan wisata ini semakin tidak jelas akibat adanya tumpang tindih aturan dan kewenangan. Akibatnya, beberapa wilayah yang ada di kawasan hutan lindung disulap menjadi lahan komersil seperti kawasan perumahan, pertokoan dan lainnya.

Saat ini, persoalan yang membelit status hutan yang ada di Batam telah menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan dalam waktu dekat akan ada tim khusus dari Kementerian Kehutanan dan Pemerintah daerah yang akan menyelesaikannya. Agar kerusakan hutan di Batam tidak semakin meluas, yang dapat mengancam keseimbangan alam dan sebagai penyangga kehidupan.

Sementara itu, Kabid Pertanian Dinas Kehutanan, Pertanian, Peternakan dan Kelautan (KP2K), Iin Betty mengakui adanya lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian di tempat tersebut. Seperti untuk perkebunan sayur dan perkebunan buah-buahan.

Namun keberadaan lahan pertanian ini sangat dibutuhkan dalam membantu kebutuhan sayur mayur di Batam. Sehingga Batam tidak tergantung sepenuhnya dengan stok sayur dari daerah luar.

"Setiap harinya, Batam membutuhkan sekitar 200 ton sayur-sayuran. Dan dari kebutuhan tersebut, 20 persennya di supply dari Batam sendiri. Dan dari 20 persen ini, 10 persennya di supply dari petani-petani di kawasan Rempang," ungkapnya.

Terkait lahan yang digunakan untuk lahan pertanian dikategorikan ilegal, menurut Iin persoalan ini menjadi buah simalakama. Karena tidak mungkin pihaknya akan menolak permintaan masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan dalam hal pertanian. Masalah boleh tidaknya masyarakat melakukan kegiatan di lahan tersebut, hal itu merupakan kewenangan KSDA.

"Seharusnya mereka aktif melakukan pengawasan untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi," ujarnya. (zk)

 



Indeks Berita

Berita Lainnya